Penandatanganan MoU Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dengan Asosiasi Nelayan Republik Indonesia tentang Pemberdayaan dan Pelatihan Pengembangan Usaha Masyarakat Nelayan dan Masyarakat Pesisir
Jakarta, 18 November 2015 – Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI)
dalam menjalankan tupoksinya untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan laut Indonesia tentunya memerlukan kerja sama dengan organisasi lain baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kerja sama dengan organisasi dalam negeri dilakukan bersama pemerintah dan non pemerintah. Sedangkan kerja sama luar negeri dapat dilakukan dengan negara lain dan organisasi internasional.
dalam menjalankan tupoksinya untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan laut Indonesia tentunya memerlukan kerja sama dengan organisasi lain baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kerja sama dengan organisasi dalam negeri dilakukan bersama pemerintah dan non pemerintah. Sedangkan kerja sama luar negeri dapat dilakukan dengan negara lain dan organisasi internasional.
Dalam rangka menunjang program kerja, Bakamla melakukan kerja sama dengan 10 (sepuluh) organisasi non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), Asosiasi, pihak Universitas, dan pihak swasta. Bakamla melakukan “penandatanganan nota kesepahaman dengan organisasi non pemerintah serta pengembangan kreativitas dan inovasi akademisi untuk keamanan dan keselamatan laut”, yang dilakukan di Ruang Rapat Bakamla Jl. Pemuda Kav. 52, Rawamangun, Jakarta Timur. (10.00 WIB)
Kegiatan kerja sama tersebut dinyatakan dengan penandatangan nota kesepahaman antara Bakamla dengan LSM, ormas dan Asosiasi yang dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan hak demokrasi nelayan. Sebagai salah satu pengguna laut yang memegang peranan penting, perhatian pemerintah terhadap hak-hak nelayan masih belum optimal. Kemunduran yang dialami nelayan tidak seharusnya terjadi ditengah-tengah keinginan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nelayan harus dapat mengembangkan hak-hak demokrasi yang diperlukannya seperti hak perlindungan keselamatan kerja, regulasi dan kesejahteraan.
Namun, di sisi lain, nelayan juga harus dapat menjalankan kewajibannya seperti patuh pada hukum yang berlaku termasuk menjaga lingkungan ekosistem laut dan aturan keselamatan pelayaran. Sehingga, Bakamla perlu menjalin kerja sama dengan organisasi non pemerintah antara lain Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Pelayaran (KIARA), Asosiasi Nelayan Republik Indonesia (ANRI), Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), Forum Masyarakat Maritim Indonesia (FMMI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Indonesian National Shipowners Association (INSA) dan Forum Masyarakat Maritim Indonesia (FMMI).
Kerjasama BADAN KEAMANAN LAUT RI dengan Asosiasi Nelayan Republik Indonesia "ANRI" dalam rangka kegiatan kerjasama bidang " PEMBERDAYAAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR"
Peran lain Bakamla untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan di laut adalah dengan melibatkan dunia pendidikan dan para akademisi. Saat ini, peran mereka di bidang kemaritiman masih memerlukan dukungan khususnya dari pemerintah. Pengembangan penelitian dan riset di sektor kemaritiman mutlak diperlukan dan Bakamla mendukung hal tersebut. Sesuai tupoksi Bakamla dan fungsi universal Coast Guard maka kerja sama yang dilakukan terdiri lima dimensi yaitu dimensi keselamatan pelayaran, penegakan hukum, perbantuan SAR, perlindungan ekosistem, dan perbantuan pertahanan.
Kerja sama dengan pihak universitas, akademisi dan asosiasi yang dilakukan antara lain dengan Universitas Trisakti, Surya University dan Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI). Sehingga diharapkan kerja sama ini dapat mewujudkan pengembangan kreativitas dan inovasi akademisi untuk keamanan dan keselamatan laut.
Penandatangan Nota Kesepahaman yang dilakukan oleh Kepala Bakamla RI, Laksamana Madya Maritim Dr. Desi Albert Mamahit, M.Sc. dengan 10 (sepuluh) organisasi non pemerintah ini merupakan tahap awal dari kerja sama dengan organisasi non pemerintah lain. Hal yang yang lebih penting adalah tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman ini seperti adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur teknis kegiatan dan terimplementasinya program-program kegiatan sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup perjanjian. Jadi diharapkan kerja sama ini tidak hanya indah di atas kertas tetapi juga indah dalam implementasi dalam mencapai tujuan bersama. Sehingga manfaat dari kerja sama ini dapat dirasakan oleh para pihak pengguna laut dan masyarakat Indonesia.
Sumber : Humas Bakamla
